MEDIA ONLINE PRAMUKA LINTAU

Lintau Scout Community (LSC) Information Center

Category Archives: MATERI PRAMUKA

Materi Survival

Tiba-tiba pada suatu saat anda berada pada lokasi yang terisolir jauh dari peradaban. Oleh karena itu, maka dituntut suatu usaha untuk mempertahankan hidup dengan memanfaatkan keadaan yang ada disekitar. Hal ini berarti alam beserta isinya bukanlah merupakan kawan atau lawan. Sebenarnya alam tidak memihak, jadi dalam hal ini faktor penting dalam survival adalah kemauan untuk tetap hidup dan kemauan untuk mencari makan.

S – Sadarilah sungguh-sungguh situasi kita
U – Untung malang tergantung ketenangan kita
R – Rasa takut dan panik harus kita kuasai
I – Ingatlah dimana kita berada
V – Vakum berarti kekosongan, isilah segera
V – Vivo (vivere) berarti hidup, hargailah hidup
A – Adat istiadat perlu ditiru
L – Latihlah diri kita dan belajarlah selalu Continue reading →

Jenjang Sistem Diklat Anggota Dewasa (Bag.2)

Kursus Pelatih Pembina Pramuka

adalah kursus untuk menyiapkan tenaga Pelatih Pembina Pramuka. Kursus ini terdiri atas dua jenjang yaitu Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar  dan Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan.

1) Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar disingkat (KPD).

KPD adalah jenjang pertama dari Kursus Pelatih Pembina Pramuka. Peserta kursus adalah Pembina Pramuka Mahir  (KML) serta mempunyai bakat dan minat untuk menjadi pelatih dan mendapat rekomendasi dari Kwarcabnya.

Naratama I

Merupakan masa pengembangan bagi lulusan KPD, setelah menyelesaikan Kursus Pembina Dasar , memiliki melaksanakan kewajiban tugas-tugas Pelatih Pembina minimal 6 bulan sesuai ketentuan berlaku Continue reading →

Jenjang Sistem Diklat Anggota Dewasa (Bag.1)

Sistem Pendidikan dan Latihan untuk Anggota Dewasa merupakan bagian dari proses pembinaan anggota dewasa   yang secara garis besar terdiri atas kursus,  pertemuan dan kegiatan.

Kursus Pembina Pramuka Mahir

adalah kursus linier yang dilaksanakan secara beurut dan berjenjang.. Kursus ini terdiri atas dua jenjang yaitu:

1) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)

KMD adalah jenjang pertama Kursus Pembina Mahir. Peserta KMD adalah anggota dewasa ( Pembina) dan Pandega yang akan membina  peserta didik di Gugusdepan.

Narakarya I

Setelah selesai KMD, mereka  diharuskan melaksanakan masa pengembangan yang disebut dengan narakarya I, yaitu mempraktekkan dan mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya, guna mendapatkan pengalaman membina pada gugusdepan selama 6 bulan . Pada masa pengembangan didampingi seorang Pelatih Pembina. Mereka yang telah menyelesaikan Narakarya I berhak mendapatkan surat keterangan dan Surat Hak Bina ( SHB).

Selanjutnya dapat mengikuti jenjang berikutnya Continue reading →

PP NOMOR 13/KN/1978 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN RAIMUNA

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 13/KN/1978

PETUNJUK PENYELENGGARAAN RAIMUNA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:

Menimbang           :

1. Bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka, maka diselemnggarakan pendidikan kepramukaan yang berbentuk kegiatan-kegiatan yang menarik, sehat dan berguna bagi hidup, kehidupan dan penghidupan anak, remaja dan pemuda pada saat ini dan masa depan mereka ;

2. Bahwa bagi para Pramuka Penggalang telah ditetapkan adanya Jambore sebagai wadah kegiatan bersama, maka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega perlu ditetapkan suatu wadah kegiatan bersama yang tersendiri dengan istilah lain ;

3. Bahwa kepada para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, sesuai pula dengan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, diberikan kesempatan untuk memimpin, merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan kepramukaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pemuda pada saat ini ;

4. Bahwa kata “Raimuna”, yang berasal dari bahasa daerah Irian Jaya, adalah tepat untuk digunakan sebagai pengganti kata Jambore bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, karena selai memperkaya bahasa Indonesia juga mempunyai kesamaan idiil, tujuan dan sasaran seperti Jambore ;

5. Bahwa untuk maksud tersebut pada titik 1 sampai dengan 4 diatas perlu ditetapkan suatu petunjuk penyelenggaraan yang praktis, luwes dan yang dapat digunakan sebagai pedoman bari Kwartir-kwartir dan Kortan-Kortan, Gugusdepan-gugusdepan, para Pembina Pramuka dan para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam menyelenggarakan Raimuna.

Mengingat              :

1. Keputusan Presiden R.I. No. 238 Tahun 1961 juncto Keputusan Presiden R.I. No. 12 Tahun 1971 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;

2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 045/KN/74, tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

3. Putusan Musyawarah Nasional Nasional Gerakan Pramuka No : 04/MUNAS/74 Tahun 1974 Tahun 1974 Bab III. Continue reading →

PP NOMOR 080 TAHUN 1988 TENTANG POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 080 TAHUN 1988

TENTANG

POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK

DAN PANDEGA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Menimbang    :

a. bahwa Pramuka Penegak dan Pandega merupakan kader utama pelanjut misi Gerakan Pramuka dan calon pembina dan pemimpin, karenanya perlu adanya pembinaan yang seksama ;

b. bahwa agar pembinaan termaksud dapat mencapai sasarannya, maka pola pembinaan dan mekanisme pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega perlu disesuaikan dengan perkembangan Gerakan Pramuka dan masyarakat dewasa ini ;

c. bahwa berkenaan dengan itu Pola Pembinaan Penegak dan Pandega yang ditrtapkan dengan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 105 tahun 1980 perlu disempurnakan.

Mengingat     :

1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 050 tahun 1987 tentang Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 083 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pola Umum Gerakan Pramuka.

5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 105 tahun 1980 tentang Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega. Continue reading →

PERATURAN BARIS BARIS (P.B.B) #BAG 1

Peraturan Baris Berbaris yang digunakan di lingkungan Pramuka ada dua macam yakni Baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan Pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Baris Berbaris milik TNI/POLRI .

Apa itu Baris Baerbaris ?

1. Baris-Berbaris

a.       Pengertian

Baris berbaris adalah suatu ujud latuhan fisik, yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu.

b.      Maksud dan tujuan

1)      Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan rasa tanggung jawab.

2)      Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna.

3)      Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.

4)      Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri.

5)      Yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. Continue reading →

PP NOMOR 031/KN/78 TAHUN 1978 TENTANG GLADIAN PIMPINAN SATUAN PENEGAK

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 031/KN/78

TAHUN 1978

TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN GLADIAN PIMPINAN SATUAN PENEGAK

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Menimbang        :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, khususnya sistem beregu, kepada para pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga perlu diberi bekal pengetahuan dan pengalaman melalui geladian pimpinan satuan, sehingga mereka dapat mengelola dan memimpin sangganya dengan baik.

b. bahwa agar geladian pimpinan satuan itu dapat diselenggarakan dengan baik, perlu dikeluarkan petunjuk penyelenggaraan geladian pimpinan satuan penegak.

Mengingat           :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 1961, Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1971 tentang Gerakan Pramuka.

2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No.045/KN/74 tahun 1974 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1974, di Manado, Sulawesi Utara. Continue reading →

PRINSIP DASAR & METODE KEPRAMUKAAN

Prinsip Dasar Kepramukaan

(1) Prinsip Dasar Kepramukaan adalah:

  1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
  3. Peduli terhadap diri pribadinya;
  4. Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

(2)   Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuhkembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya, bagi peserta didik dibantu oleh pembinanya, sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.

(3)   Menerima secara sukarela Prinsip Dasar Kepramukaan adalah hakekat pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, maupun individu yang menyadari bahwa diri pribadinya:

  1. Mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai tata-cara dari agama yang dipeluknya serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.
  2. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, khususnya sesama manusia yang telah diberi derajat yang lebih mulia dari makhluk lainnya.
  3. Dalam kehidupan bersama didasari oleh prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Continue reading →

MORSE

Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835.

Kode morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau kepanduan. Dalam dunia kepramukaan kode morse disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. Kode morse disampaikan dengan cara menuip peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis.

Untuk menghafalkan kode ini digunakan metode yang mengelompokkan huruf-huruf berdasarkan bagaimana huruf ini diwakili oleh kode morsenya. Pengelompokan tersebut antara lain Alphabet dengan kode morse yang berkebalikan antara titik dan garis, misalnya huruf K yang diwakili oleh -.- berkebalikan dengan huruf R yang diwakili oleh .-. dan alfabet dengan kode morse berlawanan. Misalnya, huruf A yang diwakili oleh .- dan huruf N yang diwakili oleh -..

Kemampuan menerima dan mengirimkan kode morse merupakan salah satu dari kecakapan yang dapat menerima Tanda Kecakapan Khusus. Kode morse juga digunakan sebagai kunci dalam memecahkan Sandi Rumput. Continue reading →

ANGGARAN DASAR PRAMUKA : KEPPRES NO 24 TAHUN 2009

KEPUTUSAN  PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA

NOMOR  24  TAHUN  2009

TENTANG

PENGESAHAN  ANGGARAN  DASAR

GERAKAN  PRAMUKA

PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA,

Menimbang   :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi seluruh Gerakan Pramuka Indonesia, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja Gerakan Pramuka Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud pada butir a, telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Gerakan Pramuka melalui pembahasan dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2003 yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008 di  Cibubur , Jakarta;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2003 pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008 di  Cibubur , Jakarta, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat     : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Continue reading →

SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

PENDAHULUAN

Setiap bangsa di dunia ini memiliki lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaan itu bukanlah sekedar merupakan lagu untuk keindahan belaka, tetapi merupakan ungkapan dan cetusan cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Ia merupakan sublimasi api perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional dan mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsa.

a. Setiap bangsa gembira, bersemangat dan bangga apabila mendengar lagu kebangsaannya dinyatakan dan didengungkan dan mereka menghormatinya dengan khidmat.

b. Suatu insiden antara dua bangsa akan terjadi apabila suatu bangsa mempermainkan atau menghina lagu kebangsaan bangsa lain. Penghinaan terhadap suatu lagu kebangsaan dirasakan sebagai penghinaan terhadap bangsa pemilik lagu kebangsaan itu. Dalam hubungan internasional antara bangsa-bangsa di dunia, maka setiap bangsa berkewajiban untuk menghormati bangsa lain.

c. Lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah milik bangsa Indonesia. “Indonesia Raya” merupakan ungkapan dan cetusan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Ia merupakan sublimasi api perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan dan Negara Indonesia. Ia merupakan pula pemersatu bangsa dan tekad bangsa Indonesia.

d. “Indonesia Raya” yang berkumandang di seluruh pelosok tanah air Indonesia selama perang kemerdekaan di Indonesia, telah mengorbankan semangat dan keberanian rakyat dan pemuda Indonesia untuk bertempur sampai titik darah penghabisan dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, meskipun mereka hanya menggunakan bambung runcing untuk melawan tentara colonial yang bersenjata modern. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera kebangsaan Sang Merah Putih adalah kehormatan bangsa dan Negara Indonesia. Continue reading →

Riwayat Kepanduan dan Kepramukaan Di Indonesia

1.      U M U M

Pada hakikatnya Pola Pembinaan disusun berdasarkan penghayatan sejarah perkembangan kepanduan / kepramukaan di Indonesia. Dengan perkataan lain kondisi nasional Gerakan Pramuka dapat ditinjau dari segi sejarah perkembangannya yang merupakan riwayat dasar kepanduan/kepramukaan di Indonesia.

a.      Perkembangan pendidikan kepanduan/kepramukaan di Indonesia adalah sejalan dan sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, dan merupakan bagian dari perjuangan/pembangunan bangsa Indonesia, serta ada kaitannya dengan :

1)    Perintisan kemerdekaan, tahun 1908 – 1928

2)    Konsolidasi kekuatan nasional, tahun 1928 -1945

3)    Perjuangan fisik dan pengisian kemerdekaan (pembangunan nasional) tahun 1945 sampai sekarang

b.      Sesuai dengan strategi Gerakan Pramuka, maka usaha pendidikan kepanduan/kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, serta merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Karena itu, riwayat dasar kepanduan/kepramukaan di Indonesia perlu dipelajari dan dihayati, agar :

1)    Diketahui proses pembentukan dan perkembangan Greakan Pramuka dan diketahui pula peranan apa yang dilakukannya dalam perjuangan bangsa Indonesia.

2)    Diketahui dan diinsafi kedudukan gerakan Pramuka dalam hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan ketahanan nasional.

3)    Dapat dipahami kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Indonesia.

c.      Kepanduan di Indonesia yang sekarang menjadi Gerakan Pramuka berkembang sejak tahun 1912.

Sampai berakhirnya zaman penjajahan Belanda di Indonesia terdapat dua kelompok organisasi kepanduan, yaitu :

1)    Organisasi-organisasi dalam kelompok yang berorientasi pada kepentingan pemerintahan kolonial Belanda

2)    Orgnisasi-organisasi dalam kelompok yang berorientasikan pada kepentingan perjuangan Bangsa Indonesia. Continue reading →

PERALATAN KEMAH

Mau berkemah ? Pahami  dulu apa tujuan berkemah, apakah sekedar rekreasi atau berkemah dengan banyak acara kegiatan. Lalu apa saja yang harus dibawa ?

Dan perlengkapan tersebut adalah :

  1. Ransel, gunakan ransel yang ringan dan anti air.
  2. Pakaian perjalanan; bawalah pakaian dengan bahan yang kuat dan mempunyai banyak kantong.
  3. Pakaian tidur; selain training pack, bawa juga sarung untuk penahan dingin dan sholat, bagi yang beragama islam.
  4. Jaket tebal, dari bahan nilon berlapis kain dan berponco.
  5. Kantung tidur (sleeping bag) dan alas tidur (matras).
  6. Pakaian cadangan; masukan dalam plastic.
  7. Peralatan makan; piring, sendok, garpu, gelas/mug, tempat air.
  8. Peralatan mandi; gayung, sabun, sikat gigi, pasta gigi, sandal, handuk.
  9. Peralatan masak; misting, kompor spiritus, kompor paraffin.
  10. Sepatu; gunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Continue reading →

KOMPAS

Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain :

 1. Dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam.

2. Visir, yaitu pembidik sasaran

3. Kaca Pembesar, untuk pembacaan pada angka

4. Jarum penunjuk

5. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45

 

 6. Alat penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Continue reading →

PP NOMOR : 273 TAHUN 1993 TENTANG CARA MENILAI KECAKAPAN PRAMUKA

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 273 TAHUN 1993

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN CARA MENILAI

KECAKAPAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:

Menimbang           :

1. bahwa untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka dengan proses pendidikan kepramukaan yang melibatkan peserta didik dan Pembina Pramuka utnuk meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan dan sikap laku peserta didik, digunakan Sistem Tanda Kecakapan Pramuka  ;

2. bahwa sistem Tanda Kecakapan Pramuka yang digunakan adalah Suarat Kecakapan Umum (SKU), Syarat Kecakapan Khusus (SKK), dan Syarat Pramuka Garuda (SPG) ;

3. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pencapaian SKU, SKK, dan SPG perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan tentang cara menilai kecakapan Pramuka. Continue reading →

PP NOMOR 101 TAHUN 1984 TENTANG PRAMUKA GARUDA

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 101 TAHUN 1984

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN PRAMUKA GARUDA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang      :

1. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka melalui proses pendidikan kepramukaan, perlu adanya dorongan dan rangsangan kepada para Pramuka untuk mencapai suatu prestasi dalam kegiatan yang dilaksanakannya ;

2. bahwa prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, khususnya sistem tanda kecakapan perlu dilaksanakan dalam pendidikan kepramukaan dalam usaha memberi dorongan dan rangsangan tersebut ;

3. bahwa perlu ada peninjauan kembali atas keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 045 Tahun 1980 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda, khususnya mengenai gambar tanda Pramuka Garuda ;

4. bahwa untuk itu dikeluarkan petunjuk penyelenggaraan baru mengenai Pramuka Garuda sebagai penyempurnaan dari petunjuk penyelenggaraan yang lama. Continue reading →

PP NOMOR 178 TAHUN 1979 TENTANG UPACARA DI DALAM GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 178 TAHUN 1979

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN UPACARA DI DALAM GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang  :

1. bahwa kegiatan upacara dalam Gerakan Pramuka merupakan salah satu alat pendidikan untuk membiasakan selalu berbuat dengan tertib dan menanamkan rasa cinta tanah air, disiplin, gotong ronyong, rasa tanggung jawab dan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa ;

2. bahwa kegiatan upacara dalam Gerakan Pramuka belum diatur secara seragam, sehingga belum dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang berdaya guna dan tepat guna ;

3. bahwa berkenaan dengan itu perlu ditetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Upacara dalam Gerakan Pramuka. Continue reading →

PP NOMOR 214 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KERJA PENEGAK DAN PANDEGA

KEPUTUSAN

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 214  TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

 

Menimbang : a. bahwa Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega merupakan wadah pengembangan kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, berkedudukan sebagai bagian dari kwartir yang mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ;
b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003 perlu disempurnakan, sesuai perkembangan Gerakan Pramuka saat ini dan aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat keputusannya Continue reading →

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan

Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang praktis, di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik,menantang, menyenangkan, sehat, teratur dan terarah dengan menerapkan Prinsip Dasar kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak kepribadian dan akhlak mulia.

Gerakan Pramuka mendidik kaum muda Indonesia dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar menjadi manusia Indonesia yang lebih baik, dan anggota masyarakat Indonesia yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Continue reading →

Badan Kelengkapan Kwarcab dan Kwarran

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Kwartir, maka perlu dibantu badan-badan yang berkedudukan sebagai Badan Kelengkapan Kwartir.

Untuk di tingkat Kwartir Cabang Badan Kelengkapan tersebut terdiri atas :

1. Dewan Kehormatan Cabang.

2. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat Cabang

3. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat Cabang

4. Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat Cabang

5. Badan Usaha Kwartir Cabang

6. Satuan Kegiatan. Continue reading →